Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2015

Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari Pltu Mulut Tambang, Pltu Batubara, Pltg/pltmg, dan Plta Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara (persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Ata Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/m-ind/per/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Kaca Lembaran Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/m-ind/per/3/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Menteri Perindustrian Nomor 105/m-ind/per/10/2012 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemeberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Produk Melamin - Perlengkapan Makan dan Minum Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Menteri Perindustrian Nomor 33/m-ind/per/10/2014 Tentang Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemeberlakuan dan Pengawasan Standar Nasioanla Indonesia (sni) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terektrasi Pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Menteri Perindustrian Nomor 52/m-ind/per/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemeberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Mainan Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Menteri Perindustrian Nomor 49/m-ind/per/9/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Menteri Perindustrian Nomor 14/m-ind/per/1/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pengawasan Standar Nasional Indonesia (sni) Ban Secara Wajib

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/PERMENTAN/SR.120/3/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/permentan/sr.120/1/2014 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2015

Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015

Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015

Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM103 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SM.200/6/2015 Tahun 2015

Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2015

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (civil Aviation Safety Regulations Part 21) Tentang prosedur Sertifikasi untuk Produk dan Bagian-bagiannya (certification Procedures For Product and Parts)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015

Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan