PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1954

Pengesahan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Menteri Perekonomian Tertanggal 19 Oktober 1954 No. 112/um/54 15020/m Tentang Penetapan Besarnya Jumlah Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "krosok-ordonnantie" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 604)

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Vii (pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954

Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Viii (pelabuhan Teluk Bayur(padang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1954

Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 47 Tahun 1952)

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Ix (pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. X (pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xi (pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xii (pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xiii (perusahaan Tambang Timah di di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xiv (perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xv (perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xvi (jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xvii (perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.b.w. Xviii (penataran Angkatan Laut) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea"(lembaran-negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Penetapan "undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea"(lembaran-negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

UUDRT 1953

---

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953

Memungut Opsenten Atas Bea-masuk

UUDRT 1953

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

UUDRT 1953

---

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan