Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10/E/2013 Tahun 2013

Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2013

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Tahun 2013

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2013

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2013

Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2013

Pencabutan 24 (dua Puluh Empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2013

Pencabutan Pedoman Badan Standardisasi Nasional (pbsn) 1001-1999 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (haccp)

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013

Pencabutan Pedoman Badan Standardisasi Nasional (pbsn) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi Lsshaccp

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2013

Pencabutan Pedoman Badan Standardisasi Nasional (pbsn) 1003-1999 : Kriteria Auditor Sertifikasi Lsshaccp

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2013

Pencabutan Pedoman Badan Standardisasi Nasional (pbsn) 701-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-07/K.BNPT/11/2013 Tahun 2013

Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (sop Ap) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang Menggunakan Kimia, Biologi,radioaktif dan Unsur Nuklir (kbrn)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013

Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013

Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dprd Provinsi dan Dprd Kabupaten/kota

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013

Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013

Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah