Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2015

Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/PK.210/11/2015 Tahun 2015

Pemasukan Karkas Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Status Pejabat Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015

Cap Keimigrasian

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015

Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015

Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2015

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.010/2015 Tahun 2015

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (bopet) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM189 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/pmk.07/2014 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2015

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2015

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2015

Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangkapenyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 Tahun 2015

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2015

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku