Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2012

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nom Orm.01-iz.03.10 Tahun 1995 Tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-iz.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan , Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012

Tata Cara Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012

Standarisasi dan Pemeliharaan Rumah Negara Kendaraan Operasional dan Peralatan Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07-KP.05.02 Tahun 2012

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012

Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2012

Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012

Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2012

Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2012

Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 Tahun 2012

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 Tahun 2012

Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Berasal dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 Tahun 2012

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2012 Tahun 2012

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2012 Tahun 2012

Penilaian Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2012 Tahun 2012

Larangan Pengeluaran Benih Sidat (anguilla Spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia