279 Peraturan ditemukan

PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xx, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxiv-xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xi

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxiii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxvi, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxviii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxii dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiv

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996

Perubahan Pp Ri No.50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Uu 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah dengan Uu 11-1994

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Uu 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Uu 18-2000

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Uu 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Uu 18-2000

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996

Penindakan di Bidang Kepabeanan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996

Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996

Penindakan di Bidang Cukai

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996

Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996

Izin Pengusaha Barang Kena Cukai

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Barang Kena Cukai

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1996

Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pengadaan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996

Perubahan Pp 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Danatau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Danatau Bangunan Beserta Perubahannya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996

Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tenaga Kerja 

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996

Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Flores Timur dan Manggarai dalam Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996

Pembentukan Kota Administrasi Sorong

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996

Tenaga Kesehatan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996

Tempat Penimbunan Berikat

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996

Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

Perubahan Pp 36-1997 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Pp 19-1988

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat