279 Peraturan ditemukan

UU 1996

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996

Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (epte) dan Perusahaan Pengolahan Kawasan Berikat (kb)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Pertanahan 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Nuklir

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Kupang

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996

Hak Keuangan/administrasi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

Perairan Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan I

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

Pangan

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ii dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996

Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (konvensi Psikotropika 1971)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iv, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1996

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bekasi

Administrasi Kepemerintahan 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Vi, Perusahaan Perseroan (persero) P.t.perkebunan Vii, dan Perusahaan Perseroan P.t. Perkebunan Viii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Nusantara Iv

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Nusantara V

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Vi

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan X, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxi, Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Perkebunan Nusantara Vii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xi dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xii, dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Viii

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xv-xvi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1996

Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xix, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxi dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxvii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara X

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat