Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953

Pengeluaran Surat-perbendaharaan untuk Tahun 1953

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953

Menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (lembaran-negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953

Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (staatsblad 1939 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1953

Gaji Para Pejabat Sekretaris Jenderal Pada Pelbagai Kementrian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953

Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1953

Pengubahan "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationale Post Besluit 1948" (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 Nr 76)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

Penguasaan Tanah-tanah Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953

Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1953

Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953

Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953

Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut Sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan Yangberhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s.(lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1953

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 (lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1951)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1953

Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953

Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas