Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1957

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik India

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1957

Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-negara Republik Indonesia dan Republik Mesir

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.v. (b.v.m.) (lembaran-negara Tahun 1954 No. 67

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957

Pencabutan Quotregeling Po De Staat Van Oorlog En Belegquot dan Penetapan Quotkeadaan Bahaya

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1957

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957

Pengubahan Undang-undang No. 24 Tahun 1954 (lembaran-negara No. 78 Tahun 1954) dan Undang-undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957

Perubahan Canon dan Cijns Atas Hak-hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957

Penyelesaian Pernyataan Keadaan Perang Sebagai yang Telah Dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956

Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1956 (lembaran-negara No.4 Tahun 1956)

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

Tidak Berlaku