Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959

Kenaikan Gaji Pokok Menurut "p.g.p.n. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959

Penambahan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959

Tugas Kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi dan Cara Mengajukan Permintaan ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959

Militerisasi Kepolisian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959

Pengertian Istilah "lumbung Desa" Termaksud dalam "rijst-ordonnantie 1948"

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Peternakan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959

Penetapan Presentasi dari Beberapa Penerimaan Negara untuk Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1959

Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1959

Pemberian Tunjangan Daerah Tidak Aman Kepada Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1959

Pengeluaran Kertas Perbendaharaan untuk Tahun 1959

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Pertanian/perkebunan Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959

Pelaksanaan Undang-undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-negaraan (undang-undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran-negara 1958 No. 5)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959

Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1959

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1958 Tentang Pemberian Sokongan Kepada Sekolah Nasional Partikelir

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959

Peraturan Ujian Negara untuk Memperoleh Gelar Universiter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1959

Penetapan Tanggal Berlakunya Undang-undang Pos (undang-undang No. 4 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1959)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959

Pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959

Pos dalam Negeri