Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953

Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

Penguasaan Tanah-tanah Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953

Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1953

Gaji Penjabat Thesaurir Jenderal dan Perubahan Kedudukan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953

Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953

Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s. (lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953

Pembubaran Daerah Sulawesi Utara dan Pembentukan Daerah Tersebut Sebagai Daerah yang Bersifat Satuan Kenegaraan Yangberhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.i.s.(lembaran-negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1953

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 (lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1951)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953

Penetapan Peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (lembaran-negara Nomor 84 Tahun 1952) Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1953

Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953

Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953

Perubahan Peraturan Peraturan Penyelenggaraan "ordonnantie Op De Loon Belasting"

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953

Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953

Pemberian Istirahat dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953

Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953

Perubahan "jachtverordening Java En Madura 1940" (staatsblad 1940 Nr 247)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953

Akibat-akibat dari Pada Undang-undang Tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953

Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dahulu Nomor 22 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951, Mengenai Jumlah Tunjangan Tertinggi yang Dapat Diberikan Berturut-turut Kepada Bekas Presiden/wakil Presiden dan Menteri Negara Republik Indonesia