Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
| Jenis/Bentuk Peraturan | UNDANG-UNDANG |
|---|---|
| Pemrakarsa | PEMERINTAH PUSAT |
| Nomor | 7 |
| Tahun | 1983 |
| Tentang | PAJAK PENGHASILAN |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 31 Desember 1983 |
| Pejabat yang Menetapkan | SOEHARTO |
| Status | Berlaku |
| Dokumen Peraturan |  |
| Tahun Pengundangan | 1983 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 50 |
| Nomor Tambahan | 3263 |
| Tanggal Pengundangan | 31 Desember 1983 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Mengubah :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri
Diubah Oleh :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154pmk032010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/201703 Tahun 2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Bantuan atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 Tahun 1983 Tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan