Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Desain Industri

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000

Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Uu

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000

Penetapan Perpu 2-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Uu

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan dengan Menteri Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999

Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Ri Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999

Perubahan Kedua Pp 59-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Tidak Berlaku