Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (vienna Convention On Consular Relation and Optional Protocol to The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality,1963)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (convention On Special Mission, New York, 1969)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Hak Cipta

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982

Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1982

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri

Tidak Berlaku