Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954

Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954

Undian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954

Pencabutan �persbreidel Ordonnantie�

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954

Perjanjian-perjanjian Pos Sedunia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1954

Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No.1 Tahun 1954, Tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (lembaran Negara No. 1 Tahun 1954) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1954

Biaya Legalisasi Tanda Tangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954

Pertahanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954

Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954 Tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954

Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954

Pemakaian Gelar "akuntan" ("accontant")

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1954

Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1954

Penetapan Tarip Pajak Perseroan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1954

Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1954

Penetapan Bagian I (pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1954

Penetapan Bagian Ii (kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1954

Penetapan Bagian Iii (kementrian dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953