Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948

Penambahan Undang Undang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948

Pengesahan Perjanjian Persabatan Antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948

Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948

Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948

Beberapa Peraturan-peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8 Jo. 34, 9 Jo. 34, 11 dan 16

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1948

Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948

Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948

Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (badan Pekerja) Komite Nasional Pusat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948

Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948

Memperpanjang Lagi Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Kewargaan Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948

Undang-undang Kerja Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1948

Menetapkan Bea Tambahan Atas Bea Masuk

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1948

Penetapan Barang-barang yang Dikenakan Bea Keluar

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai 1921

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 (stbl. 1932)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1948

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8 Jo. 34, 9 Jo. 34, 11 dan 16

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948

Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dan Tambahan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 dari Hal Pajak Pembangunan I