Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958

Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (undang-undang No. 11 Tahun 1953)

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958

Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958

Pengubahan Undang-undang Pajak Bangsa Asing (undang-undang No. 74 Tahun 1958)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957

Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemuda Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-takalar

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957

Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Encalve Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (undang-undang Nomor 1 Tahun 1957)

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957

Dewan Nasional

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957

Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957

Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957

Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang No.25 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957

Peraturan Umum Pajak Daerah

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957

Peraturan Umum Retribusi Daerah

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957

Menambah Undang-undang No. 21 Tahun 1952 (lembaran-negara No.78 Tahun 1952) Tentang Menetapkan Undang-undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pengubahan Pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (undang-undang No.25 dan 34 Tahun 1950, Lembaran-negara

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957

Penetapan untuk Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (tambahan Lembaran-negara No. 1158, Berita Negara Tanggal 22 Pebruari 1957 No. 16 Tahun 1957) yang Diadakan Berdasarkan Pasal 16 Ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-undang No. 11 Tahun 1953 Lembaran-negara No. 40 Tahun 1953)

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957

Pajak Bangsa Asing Tahun 1957