Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1958

Penetapan Undang Undang Darurat No 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah dan Menambah Undangundang Bea Berat Barang Goederengeld Ordonnantie Beserta Peraturan Bea Berat Barang Algemeen Goederengeld Reglementquot Lembarannegara Tahun 1952 No 39 Sebagai Undangundang

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1958

Susunan Kepolisian Negara

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

Penetapan Undangundang Darurat No 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undangundang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ii dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengahquot Lembarannegara Tahun 1957 No 77 Sebagai Undangundang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1958

Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Baru dan Ijazah Dokter Gigi Baru

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958

Ikut-serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1958

Satyalencana Peristiwa Gerakan Operasi Militer

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Ii dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1958

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamarga

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 19tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1958

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 (lembaran Negara 1957 No. 89) Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Kewarga-negaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1958

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1958 (lembaran Negara Tahun 1958 No. 3, Tambahan Lembaran-negara No. 1518) Tentang Pengeluaran Kertas

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958

Penetapan "undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan untuk Membebaskan Bank Indonesia dari Kewajiban yang Dimaksudkan dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 yang Diadakan Berdasarkan Pasal Pasal 16 Ayat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 61), Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1958

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 195 (lembaran-negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1958

Badan Koordinasi Inteligence

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958

Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1958

Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958

Wajib-militer

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1958

Pengawasan dan Penyaluran Pengusahaan Minyak Bumi

Tidak Berlaku