UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Administrasi Kepemerintahan Korupsi Pelayanan Publik 

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

Pengesahan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999

Pembelian Saham Bank Umum

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999

Pencabutan Pp 70-1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Pp 73-1998, Pp 71-1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Pp 72-1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Pidana 

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakataan

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999

Perubahan Uu 3-1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah dengan Uu 7-1998

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999

Pelaksanaan Uu 3-1999 Tentang Pemilihan Umum

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Ri Jakarta

Tidak Berlaku

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk, Pt Bank Internasional Indonesia Tbk, Pt Bank Bali Tbk, Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Unilever Tbk, Pt Bank Prima Express, Pt Bank Arta Media dan Pt Bank Patriot dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Perubahan Uu 14-1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Bank Pembangunan Daerah di Aceh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Dki Jakarta, Bank Pembanguna Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Telekomunikasi

Pers  Telekomunikasi & Informatika 

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istaka Karya

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999

Hubungan Luar Negeri

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Perbankan