Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013

Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Tidak Berlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Tidak Berlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2013

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013

Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2013

Panduan Pejabat Promosi Investasi dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi yang Ditempatkan Pada Indonesia Investment Promotion Centre

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2013

Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013

Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2013

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang