PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (lembaran-negara No. 72 Tahun 1952), Mengenai Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1954

Pengeluaran Surat Perbendaharaan Tahun 1954

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-masuk (lembaran-negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1954

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 24 Tahun 1953) Tentang Penyelenggaraan "ordonnantie Op De Loonbelasting"

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1954

Mengubah Keputusan Pemerintah Tanggal 15 Juli 1940 No.1 (staatsblad 1940 No. 379) Mengenai Peraturan Devisen

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954

Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (international Monetery Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (international Bank For Reconstruction and Development)

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1954

Pelaksanaan Ketentuan Khusus No. 6 Pada Pos 159 dari Tarip Bea Masuk

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954

Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1954

Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang dan Pemulihan Mereka ke dalam Masyarakat

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1954

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1954

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (lembaran-negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (lembaran-negara No. 38 Tahun 1950) Tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-undang

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1954

Pengubahan Peraturan Tentang Bank Rakyat Indonesia

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (lembaran-negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954

Penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-undang

PP 1954

---

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1954

Pelanjutan Pemungutan Opsenten Atas Bea Keluar Atas Karet

UU 1954

---

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 24 Tahun 1950 Tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri (lembaran-negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang