UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954

Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954

Mengubah "indonesische Comptabiliteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk Selanjutnya

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954

Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954

Mengubah Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954

Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954

Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (b.v.m.) Nv

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

Amnesti dan Abolisi

UUDRT 1954

---

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954

Pengubahan "krosok-ordonnantie 1937" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 604)

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1954

Pembatalan Peraturan Daerah Sumatera Tengah Nomor 50 Gp 50 14 Juni 1950 Tentang Pembentukan Wilayah Otonomi

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1954

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya Tentang Penetapan Rancangan Khusus Daerah Kebon Melati

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1954

Pedoman Bekerdja untuk Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1954

Pengangkatan Muhammad Sardjan Sebagai Anggota Panitia Agraria

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tentang Kenaikan Pensiun Tunjangan Bekas Pegawai Propinsi Jawa Timur

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Pensiun Pegawai Propinsi Jawa Timur

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Pensiun Janda Jawa Timur Piatu Pegawai Propinsi Jawa Timur

KEPPRES 1954

---

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Perubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Pegawai Propinsi Jawa Timur