Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan republik Portugal di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Media Massa (cooperation Agreement Between The republic of Indonesia and The Portuguese Republic In The Field of Education, Science and Technology, Culture, Tourism, youth, Sports and Mass Media)

Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014

Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Memorandum of Understanding Between The Government of The Member States of Association of Southeast Asian Nations (asean) and The Government of People�s Republic of China On Health Cooperation (memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (asean) dan Republik Rakyat Tiongkok dalam Kerja Sama Kesehatan)

Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2014

Pengesahan Agreement On Cultural Cooperation Between The governments of The Member States of The Association Of southeast Asian Nations and The Government of The Russian pengesahan Agreement On Cultural Cooperation Between The governments of The Member States of The Association Of southeast Asian Nations and The Government of The Russian federation (persetujuan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013

Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals and Pesticides In International Trade (konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (agreement Between The Government of The Hongkong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011

Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality of The International Rice Research Institute (persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional Atas Lembaga Penelitian Padi Internasional)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009

Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009

Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (konvensi Stockhom Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009

Pengesahan Agreement For The Implementation of The Provision of The United Nations Convention On The Law of The Sea of 10 Desember 1982 Relating to The Conservation and Management of Stradding Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stock (persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Pbb Tentang Hukum Laut 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008

Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (perjanjian Tentang Bantuan Timbal-balik dalam Masalah Pidana)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003

Pengesahan Ilo Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunications Convention) Nairobi 1982

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention) Malaga-torremolinos, 1973

Tidak Berlaku