Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2021

Pengesahan First Protocol to Amend The Agreement On Comprehensive Economic Partnership Among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan (protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang)

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2021

Pengesahan Final Acts of The World Radiocommunication Conference, Sharm El.sheikh 2019 (akta-akta Akhir Konferensi Radiokomuntkasi Sedunia, Sharm El Sheikh 2o19)

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2021

Pengesahan Fourth Protocol to Amend The, Asean Comprehensive Investment Agreement (protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020

Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Nicaragua On Visa Exemption For Holders of Diplomatic Or Official/service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Colombia On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official Or Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Oriental Republic of Uruguay On Visa Exemption For Holders of Diplomatic, Official, Or Service Passports)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Bolivarian Republic of Venezuela On Visa Exemption For Holders of Diplomatic Or Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Poland On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda di Indonesia (agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands On Payment of Dutch Social I

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014

Pengesahan Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (protokol untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan dan Kebijakan Sanitary dan Phytosanitary dalam Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014

Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Asean Capital Cities (protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean)

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia Nd The Government of The Democratic Republic of Timor-leste On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014

Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety and Health/convention 187, 2006 (konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/konvensi 187, 2006)

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2014

Pengesahan Protocol to Implement The Seventh Package of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014

Pengesahan Final Acts of The World Radiocommunication Conference, Geneva 2012 (akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014

Pengesahan Third Protocol to Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association of Southeast Asian Nations and The People`s Republic of China (protokol Ketiga untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)