46 Peraturan ditemukan

PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Tambang Timah

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Dompu dalam Wilayah Propinsi Dati I Ntb

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995

Pembentukan 2 (dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Gunung Kidul dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Angkasa Pura Ii

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Semen Padang

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Telekomunikasi Indonesia

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kota Baru dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bogor, Karawang dan Bandung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995

Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995

Komisi Banding Paten

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995

Komisi Banding Merek

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995

Pembentukan 13 (tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bio Farma

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bio Farma

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Indah Karya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995

Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1995

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995

Angkutan Udara

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat