Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953

Penambahan dalam Ketentuan Tentang Tugas dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan di Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953

Penetapan �undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Tentang Pemungutan Pajak Penjualan� (lembaran-negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1953

Susunan dan Pimpinan Kementrian Pertahanan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1953

Bank Tabungan Pos

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1953

Mengubah Lagi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (lembaran-negara Nomor 15 Tahun 1950)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1953

Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1953

Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953

Penpenyerahan Resmi Sebagian dari Pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1953

Cara Mengangkat Sumpah (menyatakan Keterangan) Anggota-anggota Badan-badan Penyelenggara Pimilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1953

Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Urusan Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953

Kewajiban Melaporkan Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953

Perubahan Status Daerah Bahagian Kota Manado Menjadi Daerah Manado yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952

Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952

Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952

Mengadakan Bea-keluar-tambahan-sementara Atas Beberapa Barang

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952

Tambahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952

Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum Kepada Bank Industri Negara

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952

Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952

Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952

Menambah dan Mengubah Undang-undang pelabuhan-berat-barang (goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-berat-barang (algemeen Goederengeld Reglement)