Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1955

Mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955) (lembaran-negara Tahun 1955 Nomor 48)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955

Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1955

Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1955

Pengubahan Lebih Lanjut "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1955

Penyerahan Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kepada Kementerian Luar Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954

Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, Atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954

Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954

Mengubah "indonesische Comptabiliteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk Selanjutnya

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954

Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954

Mengubah Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954

Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954

Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (b.v.m.) Nv

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954

Pengubahan "krosok-ordonnantie 1937" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 604)

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1954

Pembatalan Peraturan Daerah Sumatera Tengah Nomor 50 Gp 50 14 Juni 1950 Tentang Pembentukan Wilayah Otonomi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1954

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya Tentang Penetapan Rancangan Khusus Daerah Kebon Melati