Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Amarta Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984

Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984

Perusahaan Umum (perum) Damri

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984

Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (ppd)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984

Perusahaan Umum (perum) Pengerukan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984

Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gowa, Kecamatan Gempa di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pinrang, dan Kecamatan Tulallu di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Polewali Mamasa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kertas Kraft Cilacap

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984

Perusahaan Umum (perum) Indonesia Farma

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 Tahun 1983

Garis - Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1983 Tahun 1983

Pemilihan Umum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1983 Tahun 1983

Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1983

Harga Jual Eceran dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983

Pengangkatan Tenaga Honorer yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 Tentang Libur Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971

Tidak Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983

Pembentukan Dana Jalan Tol

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983

Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983

Penetapan Gedung Pusat Kehutanan Menjadi Milik Negara

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1983

Penelitian Dan/ Atau Pemeriksaan Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Setelah Pengambilan Sumpah/ Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratn Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Secara Bersama Oleh Ketua Mahkamah Agung

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1983

Penutupan Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia di Oslo, Norwegia

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1983

Mengesahkan "persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Spanyol Tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknik" yang Telah Ditanda Tangani di Madrid, Spanyol, Pada Tanggal 7 Oktober 1982 Sebagai Hasil Perundingan-perundingan Antara Delegasi Pemerintah Ri dan Delegasi Pemerintah Spanyol