Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1952

Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952

Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran yang Sah, dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952

Kenaikan Pensiun dan Tunjangan yang Bbersifat Pensiun yang Diberikan Kepada Bekas Pegawai Negeri dan Sipil Atau Janda dan/atau Anaknya

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952

Pemberian Tunjangan-kemahalan-daerah dan Tunjangan-keluarga Kepada Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1952

Pengubahan Peraturan Devisen 1940 (staatsblad Nr 291)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952

Pelaksanaan Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952

Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951

Pengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk dan Idzin Tinggal untuk Bangsa Asing Ke/di Indonesia

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951

Tambahan Undang-undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951

Mengubah "grondhuur-ordonnantie" (s. 1918 No. 88) dan "vorstenlandsch Grondhuurreglement" (s. 1918 No. 20)

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad 1948 No. 141)

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951

Perubahan Reglement A yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie (staatsblad 1931 No. 471)

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951

Memperpanjang Berlakunya Opcenten Atas Beberapa Macam Cukai

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951

Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Mengubah "ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.i. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951

Bursa