Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954

Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No. 141) untuk Selanjutnya

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954

Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954

Mengubah Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954

Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954

Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954

Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (b.v.m.) Nv

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1954

Pengubahan "krosok-ordonnantie 1937" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 604)

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1954

Pembatalan Peraturan Daerah Sumatera Tengah Nomor 50 Gp 50 14 Juni 1950 Tentang Pembentukan Wilayah Otonomi

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1954

Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya Tentang Penetapan Rancangan Khusus Daerah Kebon Melati

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1954

Pedoman Bekerdja untuk Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1954

Pengangkatan Muhammad Sardjan Sebagai Anggota Panitia Agraria

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tentang Kenaikan Pensiun Tunjangan Bekas Pegawai Propinsi Jawa Timur

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Pensiun Pegawai Propinsi Jawa Timur

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Pensiun Janda Jawa Timur Piatu Pegawai Propinsi Jawa Timur

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Perubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Pegawai Propinsi Jawa Timur

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Daerah dalam Lapangan Partikelir

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1954

Pengesahan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Istirahat Karena Hamil