Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999

Pengesahan Ilo Convention Number 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment Aand Occupation (konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999

Pembentukan 12 (dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999

Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Pontianak dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Bank Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999

Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999

Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999

Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999

Pencabutan Uu 11/pnps/tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

Pengesahan International Convention On The Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999

Pembelian Saham Bank Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999

Pencabutan Pp 70-1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Pp 73-1998, Pp 71-1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Pp 72-1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil