Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2013

Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Apbd, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Paratai Politk

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Pedoman Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2013

Batas Daerah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2013

Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi dan Dprd Kabupaten/kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013

Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2013

Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat