Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1956

Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Presiden Nomor 207 Tahun 1956

Penolakan Banding Perusahaan Truk Central

Keputusan Presiden Nomor 120A Tahun 1956

Pengiriman Delegasi untuk Menghadiri Konperensi Internasional Tentang Gula di New York

Keputusan Presiden Nomor 95A Tahun 1956

Pembentukan Panitia Negara untuk Persiapan-persiapan Sidang Konstituante

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (lembaran-negara No.31 Tahun 1950)tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-undang *)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga dan Kementerian Perburuhan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956

Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953) *)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1956

Pembubaran Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956

Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang *)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1956

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (lembaran-negara 1937 No. 604) untuk Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

Pengubahan "overschrijvingstarief" yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-nama Barang-barang Tetap(staatsblad 1949 No. 282) *)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956

Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1956

Pernyataan Berlakunya Peraturan "ordonnantie Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 601) dan "verordening Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 605) untuk Minyak Kayu Putih

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1956

Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956

Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir (lembaran-negara Tahun 1952 No. 17)