Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947

Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 dan 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1947

Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1947

Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1947

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1947

Naturalisasi Johann Jordan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947

Naturalisasi Salim Basjir

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947

Perubahan Undang Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1947

Naturalisasi Frans Matheas Hesse

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1947

Pencabutan Pasal 31 ke Ii No.8 dari Aturan Bea Meterai 1921 (stbl. 1921 No. 498)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1947

Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936, No. 671

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947

Menetapkan "pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1947

Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947

Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1947

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Surakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1947

Peraturan Istimewa Pajak Pendapatan Terhadap Upah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1947

Pembawaan Uang dan Larangan Tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura