Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1956

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (lembaran-negara 1937 No. 604) untuk Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

Pengubahan "overschrijvingstarief" yang Dilampirkan Pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-nama Barang-barang Tetap(staatsblad 1949 No. 282) *)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956

Pembebasan Pegawai Negeri dari Kewajibannya untuk Membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1956

Pernyataan Berlakunya Peraturan "ordonnantie Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 601) dan "verordening Aetherische Olien" (lembaran-negara Tahun 1937 No. 605) untuk Minyak Kayu Putih

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956

Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1956

Urusan Pembelian Minyak Kayu Putih

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956

Perpanjangan Jangka Waktu Masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentukberdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 Mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikelir (lembaran-negara Tahun 1952 No. 17)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kota-besar dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1956

Perjalanan Luar Negeri Tenaga Bangsa Asing

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956

Penetapan "undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-undang dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya *)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1956

Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Para Hakim Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956

Pembelanjaan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956

Dewan dan Majelis Perniagaan dan Perusahaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1956

Pemberian Tunjangan Khusus Para Jaksa Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956

Pembatalan Hubungan Indonesia-nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar