Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2025
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Dokumen :
-
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2025
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
- Dokumen :
-
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2025
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
- Dokumen :
-
Badan Informasi Geospasial
- Dokumen :
-
Bank Indonesia
- Dokumen :
-
Bank Indonesia
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2025
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Dokumen :
-
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2025
Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2025 2029
- Dokumen :
-
Lembaga Otorita Ibu kota Nusantara
Peraturan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara Nomor 14 Tahun 2025
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara
- Dokumen :
-
Lembaga Otorita Ibu kota Nusantara
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2025
Pedoman Kajian Risiko Keamanan dan Atau Mutu Obat dan Bahan Obat
- Dokumen :
-
Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2025
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Karantina Indonesia
- Dokumen :
-
Badan Karantina Indonesia
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2025
Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
- Dokumen :
-
Badan Pusat Statistik
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2025
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Dokumen :
-
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2025
Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
- Dokumen :
-
Otoritas Jasa Keuangan