Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995

Komisi Banding Merek

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995

Pembentukan 13 (tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) P.t. Indah Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995

Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995

Angkutan Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995

Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Sawahlunto/sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995

Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995

Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Sangihe dan Talaud, Gorontalo, Minahasa, dan di Wilayah Kotamadya Dati Ii Bitung dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995

Pembenihan Tanaman

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

Tidak Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Ri

Tidak Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994

Komisi Penanggulangan Aids

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sembilan Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1994

Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1994

Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan