UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

Penghapusan Badan Hukum \"algemeene Volkscredietbank\"

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951

Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea\" Sebagai Undang-undang

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1951

Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-anggaran 1949

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1951

Tarip Uang Tera

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (undang-undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951

Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan dengan Hormat dari Pekerjaanya

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Enurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-undang

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1951

Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud dalam Peraturan Pemerintah R.i.s

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat\" Sebagai Undang-undang

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1950

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

Perubahan Uu No. 15 Tahun 1950 Ri untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-progo

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1951

Peraturan Sementara Tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951

Penetapan "undang-undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-undang

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1951

Peraturan Tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951

Pembebasan Cukai Guna Pegawai-pegawai Diplomatik Atau Konsuler dari Negeri-negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951

Penghapusan \"centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (c.v.o.)\"

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951

Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan