55 Peraturan ditemukan

PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993

Angkutan Jalan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993

Prasarana dan Lalulintas Jalan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993

Kendaraan dan Pengemudi

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993

Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 ke Tahun Anggaran 1993/1994

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993

Perubahan Pp 15-1990 Tentang Usaha Perikanan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

Perubahan Pp 18-1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Ri Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir dengan Pp 80-1992

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993

Penyertaan Modal Negara Ri untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengelolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi Bogor, Jawa Barat

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993

Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan83

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993

Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xvii dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likwidasi Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xvii ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkebunan Xv-xvi

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Len Industri

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pengembangan Pariwisata Bali

  • Pemerintah Pusat