4.939 Peraturan ditemukan

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009

Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

  • Dokumen :       
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Ri

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Ri

  • Dokumen :       
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009

Kawasan Industri

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat