Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958

Dewan Perancang Nasional

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1958

Perpanjangan Jangka-waktu Satu Tahun dan Pada Keadaan Perang yang Telah Dinyatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan yang Disahkan dengan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 (lembaran-negara Tahun 1957 No. 170) untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958

Penerbangan

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958

Pengubahan Pasal-pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (undang-undang No. 11 Tahun 1953)

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958

Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958

Pengubahan Undang-undang Pajak Bangsa Asing (undang-undang No. 74 Tahun 1958)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957

Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemuda Peralihan yang Dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-takalar

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957

Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957

Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Encalve Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (undang-undang Nomor 1 Tahun 1957)

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957

Dewan Nasional

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957

Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957

Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957

Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang No.25 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957

Peraturan Umum Pajak Daerah

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957

Peraturan Umum Retribusi Daerah