Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1961

Orang-orang Bekas Pemberontak

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1961

Kebijaksanaan Menghadapi Situasi Ekonomi Keuangan

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1961

Penghentian Perundingan Permintaan Kepada Menteri Perindustrian Dasar

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1961

Penelitian, Penilaian dan Penentuan Personalia dalam Rangka Retooling Aparatur Negarapenelitian, Penilaian dan Penentuan Personalia dalam Rangka Retooling Aparatur Negara

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1961

Gerakan Gotong Royong Pengumpulan Padi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

Barang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961

Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang Dikenakan Akan Nasionalisasi

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1961

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bekas Menteri Republik Indonesia Dahulu dan Bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Serta Janda Atau Anak Yatim Piatunya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961

Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961

Penentuan Perusahaan-perusahaan Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

Berlakunya Beberapa Peraturan dan Tindakan Penguasa Perang Tertinggi di Daerah-daerah Tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah berhubung dengan Penghapusan Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor Kantor

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara "pertambangan Minyak Indonesia" (pertamina)

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1961

“panca Satia”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961

Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1961

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud dalam Pasal 11 "krosok Ordonnantie 1937" (stbl. 1937 No. 604) untuk Tahun 1961

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1961

Penetapan Tafsiran Resmi dari Ketetapan-ketetapan M.p.r.s.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961

Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuan-persetujuannya

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961

Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksnaan Undang-undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan