Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022

Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 16 Tahun 2020 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022

Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022

Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021

Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2021

Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Serta Hubungan Kerja dengan Instansi Pembina

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021

Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021

Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2021

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa, Permohonan dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2021

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/inpassing

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021

Penjamin Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19