Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/pmk.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tahun 2012

Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/pmk.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012 Tahun 2012

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/pmk.08/2008 Tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 Tahun 2012

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012

Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012

Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan Oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tahun 2012

Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 Tahun 2012

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2012 Tahun 2012

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2012 Tahun 2012

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka untuk Umum, Serta Barang untuk Konservasi Alam