Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1951

Tarip Uang Tera

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (undang-undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951

Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan dengan Hormat dari Pekerjaanya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Enurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1951

Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud dalam Peraturan Pemerintah R.i.s

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat\" Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

Perubahan Uu No. 15 Tahun 1950 Ri untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-progo

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1951

Peraturan Sementara Tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951

Penetapan "undang-undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1951

Peraturan Tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951

Pembebasan Cukai Guna Pegawai-pegawai Diplomatik Atau Konsuler dari Negeri-negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951

Penghapusan \"centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (c.v.o.)\"

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951

Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Dia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1951

Pemberian Tunjangan Jabatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951

Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1951

Pejabatan-pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951

Nasionalisasi De Javasche Bank N.v.