Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1999

Penelitian Dugaan Adanya Harta Kekayaan, Mantan Presiden Soeharto di Luar Negeri (batal)

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999

Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999

Penertiban Rekening Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999

Pemberdayaan Usaha Menengah

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999

Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1999

Pemulihan Kehidupan Masyarakat di Daerah Provinsi Timor Timur

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1999

Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Daerah Timor Timur

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999

Pengelolaan Program Aksi Kependudukan di Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1999

Pengumuman Laporan Audit Bentuk Long Form Oleh Price Afterhouse Coopers Tentang Bank Bali

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999

Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal ke Tahun Takwin

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998

Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-barang Ekspor

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1998

Perdagangan Antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Ii/pulau

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1998

Penghentian Bantuan Keuangan Kepada Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara (iptn)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1998

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1998

Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998

Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1998

Penetapan Harga Dasar Gabah

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1998

Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara