Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988

Perubahan Uu 20-1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunications Convention) Nairobi 1982

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983

Penetapan Gedung Pusat Kehutanan Menjadi Milik Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977

Gaji Pokok Jaksa Agung

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (international Telecommunication Convention) Malaga-torremolinos, 1973

Tidak Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972

Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok Pokok Perumahan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962

Pokok-pokok Perumahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1954

Penetapan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (lembaran-negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954

Pertahanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Surakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947

Pembentukan Haminte-kota Yogyakarta