- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara Pemda Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata Negara- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Ri
Administrasi Kepemerintahan Konstitusional & Tata NegaraUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
Administrasi Kepemerintahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
Penegakan Hukum & Profesi Hukum- Dokumen :
-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi Pbb Menentang Korupsi, 2003)
Korupsi Hukum Internasional Pidana- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
Pertanahan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat