Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951

Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951

Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951

Menetapkan Undang-undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (lembaran-negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaa Belanda Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951

Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951

Perubahan dan Tambahan Undang-undang Lalu-lintas Jalan (wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951

Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter dan Dokter Gigi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951

Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951

Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-import Bank of Washington

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

Penghapusan Badan Hukum \"algemeene Volkscredietbank\"

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea\" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951

Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (undang-undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951

Penetapan Undang-undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 Tentang Enurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951

Menetapkan \"undang-undang Darurat Tentang Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat\" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951

Perubahan Uu No. 15 Tahun 1950 Ri untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-progo

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951

Penetapan "undang-undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 Tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951

Pembebasan Cukai Guna Pegawai-pegawai Diplomatik Atau Konsuler dari Negeri-negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini