Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1948

Menambah dan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1947 Tentang Pajak Radio

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948

Pengawasan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948

Memperpanjang Waktu Peraturan Dpn No. 5, 7, Jo. 31, 8 Jo. 34, 9 Jo. 34, 11 dan 16

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1948

Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Pemungutan Pajak Tambahan Atas Pajak Perseroan, Kekayaan, Serta Pajak Untung Perang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1948

Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Pajak Pendapatan 1932. (ordonnantie Op De Inkomstenbelasting 1932)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1948

Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948

Pemberantasan Penimbunan Barang Penting

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948

Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1948

Joseph Cornelis De Groot Menjadi Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1948

Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1948

Penetapan Uang Berat Barang, Sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1948

Daerah Pendudukan Buat Sementara Waktu Tidak Masuk dalam Daerah Pabean

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1948

Menurunkan Tarip Bea Masuk